peraturan perkawinan pegawai. com Perkawinan. peraturan perkawinan pegawai

republik indonesia no. Etika Pegawai Negeri Sipil Istilah etika berasal dari bahasa yunani, ethos yang berarti kebiasaan atau watak. Pada dasarnya, Undang-Undang No. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan. 13 Memahami peraturan perkawinan pegawai: 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. 26 2. Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Perjanjian Perkawinan 5. KI 3 :Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang. Peraturan Pemberian Santunan Pernikahan dan Kematian Bagi Pegawai UMS: 121/IV/2018: Peraturan Batas Usia Pensiun Karyawan UMS: 151/I/2018: Apresiasi dan Penghargaan Dosen dan Tenaga Kependidikan 2018: 179/VII/2014: Peraturan Bea Siswa Studi Lanjut S2 dan S3 Bagi Tenaga Edukatif UMS: 052/VII/2015: Peraturan Bea Siswa. Bagi pegawai negeri sipil (PNS), izin untuk melakukan poligami diatur dengan ketat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga; bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perkawinan dan percer . Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS yang diatur dengan PP 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS diubah dengan PP 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Nikah siri bisa diartikan sebagai pernikahan yang sah secara agama, namun tidak sah menurut peraturan perundang. JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) bakal memerinci ketentuan terkait dengan benturan kepentingan (conflict of interest) bagi pegawai pajak. Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Penyebutan cuti dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 terdapat dalam Bagian Perlindungan, Paragraf 4 mengenai Waktu Kerja. Ilustrasi Pasangan Suami Istri. 13 Memahami peraturan perkawinan pegawai 4. Pembahasan ini berdasarkan Silabus Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian (C3) Kurikulum 2013 revisi 2017 yang menitikberatkan kepada pembentukan karakter. Memang dalam peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 153 F ini sudah menjelaskan bahwa pemberi kerja dilarang melakukan PHK karyawan karena alasan memiliki ikatan perkawinan dengan pekerja buruh lainya. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan. tahun 1975 berlaku untuk semua warga Indonesia, untuk. Adapun keberadaan pencatatan pernikahan ini dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa : Pencatatan pernikahan dari mereka yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1945 tentang. Peraturan dan Tata Cara Cuti Tahunan PNSTEMPO. STANDAR OPERASIONAL PROSEDURAR (SOP) klik selengkapnya. 13 Melaksanakan pengelompokkan peraturan perkawinan pegawai: 3. Pembahasan ini berdasarkan Silabus Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian (C3) Kurikulum 2013 revisi 2017 yang menitikberatkan kepada pembentukan karakter. 3. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah. Pejabat agama/personalia hanya melayani dan memproses permohonan izin kawin dari pegawai negeri pada Polri, bila kedua belah pihak menganut agama yang sama. BACA JUGA:PUPR: Rumah PNS di IKN Nusantara dalam Bentuk Apartemen. UU No. Pelaksanaan perkawinan adalah semua kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh para pihak sebelum sampai dengan saat dilakukannya. 7. KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR: 188. Dulu, karyawan tidak boleh menikah dengan karyawan lain yang bekerja di perusahaan yang sama. fotokopi buku nikah atau akta perkawinan; dan 2019, No. . Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250). 2. Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas. Kompetensi Dasar : Mengemukakan tentang peraturan perkawinan bagi pegawai Indikator : 1. Pencabutan. Pejabat Pengundangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan ketentuan – ketentuan tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia. 4. Peraturan Menteri PAN-RB No. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. com, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) menggelar sosialisasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 pada Kamis 25 Mei 2023. “Betul (boleh poligami). Memahami syarat-syarat perkawinan pegawai dengan menyeluruh 4. Hukum Positif Indonesia- Dalam artikel sebelumnya berkenaan dengan kewajiban dan larangan bagi pegawai pegawai negeri sipil telah disampaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri. Hal ini secara spesifik diatur dalam Peraturan Pemerintah. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku. Jika PNS pria dibolehkan untuk berpoligami, apakah PNS wanita boleh menjadi istri kedua, ketiga. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3250). Pegawai Negeri Sipil adalah : 1. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah. 13 Melaksanakan pengelompokkan peraturan perkawinan pegawai: 3. Mahkamah Konstitusi (MK) akan membacakan putusan terhadap gugatan Undang-Undang Cipta Kerja pada Senin (02/10), yang sebelumnya diajukan oleh. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 13,. 3250 , LL Setkab : 9 HLM Peraturan Pemerintah (PP) tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil ABSTRAK: Halo semuanya 👋Kami dari SMKN 42 Jakarta ditugaskan untuk membuat video materi tentang "Peraturan Perkawinan Pegawai" Demikian video ini kami buat untuk mem. Berpendidikan dan mampu untuk menikah. Agar Anda tidak bingung dan ingin tahu langkah apa yang harus dilakukan saat hendak cuti, baca artikel di bawah ini. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara. Pengertian Perkawinan. Kewajiban Utama; Kewajiban Lainnya 4. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan a. Pemberitahuan, Pencatatan, & Pengumuman Perkawinan 6. 2. Perlu untuk diketahui, surat permohonan izin menikah beserta persyaratannya wajib telah diterima oleh kepala satuan kerja. Pasal 21 (1) Jika pegawai pencatat perkawinan. 1 Th 1997 Psl 1; Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Maya 2013; bentuk pola sosial yang disetujui kedua belah pihak sehingga membentuk keluarga yang sah menurut agama dan legal dimata hukum Hariyanti 2002; suatu ikatan antara laki2 dan. fotokopi Surat Keputusan pangkat terakhir. Bagaimanakah peraturan hukum yang mengatur pernikahan teman sekantor ini di Indonesia? Anda tidak perlu bingung semuanya sudah dirangkum dalam artikel ini. A. 13. Peraturan Dewan Komisioner Otoritas Jasa. Permintaan izin ini dibuat secara tertulis dengan mencatumkan alasan yang lengkap. Latar. Kepala KUA Kecamatan adalah penghulu yang diberi2. Kompetensi Dasar 3. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak. atasan/pejabat dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan. Mulanya, meski tidak semua, banyak perusahaan yang tidak mengizinkan karyawannya menjalin hubungan. METADATA PERATURAN. 7. Liputan6. Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana diatur di dalam UU Ketenagakerjaan, tidak bekerja karena menikah atau. 3. berita negara. PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, DAN RUJUK BAGI PEGAWAI NEGERI PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK. pengeertian tersebut diatur dalam…. memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak. Tunjangan anak ini diberikanPNS yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah. Dimana waktu ini pembagian dari satu hari waktu persiapan menikah, 1 hari waktu acara pernikahan dan 1 hari hari setelah pernikahan. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. Syarat-Syarat Sah Perkawinan 3. 2/23. (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini. Dea Felycia. Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkanPeraturan Pemerintah No. Peraturan Dewan Komisioner mengenai Kode Etik OJK telah dilakukan beberapa kali perubahan, yaitu: 1. PERATURAN PERKAWINAN BAGI PEGAWAI DAN SUMPAH /JANJI PEGAWAI A. Sejarah Aturan Pernikahan Satu Kantor. Secara rinci, dokumen-dokumen tersebut meliputi: 1. 6 Selama ini KUA lebih dikenal masyarakat sebagai instansi yang9. com – Pengertian nikah siri menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang modin dan saksi, tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA), menurut agama Islam sudah sah. Video pembelajaran di video ini berkaitan dengan Otomatisasi Tata Kelola Kepegawaian (SMK: XII OTKP)Kompetensi Dasar (KD) : Peraturan Perkawinan PegawaiMater. 14 Menerapkan pemberhentian pegawai: 4. Peraturan Pemerintah No. b. 4. Permohonan tersebut. Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS, yang kemudian. Jika PNS pria dibolehkan untuk berpoligami, apakah PNS wanita boleh menjadi istri kedua, ketiga atau keempat?. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. CO, Jakarta - Mekanisme perceraian Pegawai Negeri Sipil punya aturan khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. PERATURAN PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL A. 03. 8. (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975; (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Laporan perkawinan disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya l (satu) tahun terhitung mulai tanggal pernikahan. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang. Peraturan Panglima TNI Nomor: PERPANG/11/ VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata cara Pernikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI; MEMUTUSKAN :Pasal 49. JAKARTA - Dalam aturan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Perkawinan Pegawai Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai mana telah dirubah. Permintaan izin ini dibuat secara tertulis dengan mencatumkan alasan yang lengkap. PERKAWINAN. dan pencatatan perkawinan tersebut oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hakim menggunakan pasal-pasal dari UUD NRI. 9. (download) Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri SIpil. PNS wanita yang akan menjadi istri. Hingga tulisan ini dibuat, penggunaan istilah 'pencatatan nikah' atau 'pencatatan perkawinan' pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan masih diperdebatkan. 22/1946 jo. 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) tidak mengatur tegas soal larangan perekrutan pegawai yang memiliki hubungan keluarga dengan pegawai lainnya, baik itu hubungan orang tua-anak, suami-istri, atau kakak-adik. Hal ini berawal pada akhir 2017 lalu, di mana terdapat 8 (delapan) karyawan PT PLN melakukan gugatan atas nasib rekan kerjanya yang harus di PHK karena menjalin hubungan pernikahan dengan teman satu. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud. pptx AfdhalFadhila1 2 views • 18 slides SE_Prosedur_Izin_Perceraian. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28. Perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pegawai BUMD merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini juga berlaku bagi PNS yang berstatus janda atau duda yang melangsungkan perkawinannya kembali. Perkawinan dan Perceraian Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia; Mengingat : 1. peraturan menteri pertahanan republik indonesia nomor 23 tahun 2008 tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi pegawai di lingkungan departemen pertahanan senin, 16 desember 2013. Pengertian Perkawinan dan Syarat- Syarat Perkawinan Di Indonesia masalah perkawinan telah diatur secara khusus dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974; Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu: egawai Bulanan di samping pensiun; Namun, jika harus melakukan perkawinan lewat poligami, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi seorang PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Tanggal Pengundangan. 3. Undang Perkawinan menyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. IZIN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. MAKALAH OTK KEPEGAWAIAN “ PERKAWINAN PNS “ DI SUSUN OLEH : MUTMAINAH XI – OTKP 2 SMK NEGERI 45 JAKARTA KATA PENGANTAR. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN BAGI PEGAWAI NEGERI PADA POLRI A. j Peraturan BKN 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS. f. Kelola Pekantoran. pengeertian tersebut diatur dalam…. 32/1954. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 32/1954. Peraturan tersebut tercantum dalam Pasal 153. Pasal ini berbunyi bahwa “setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Berdasarkan Pasal 4 PP Nomor 45 Tahun 1990 bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Pengertian perkawinan enurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. PERWAKILAN: LAMPUNG • Jum'at, 08/10/2021 •. Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. H. Pada dasarnya, Undang-Undang No. ABSTRAK: CATATAN: Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2019. Pasal 1 Dalam. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218); MEMUTUSKAN:Hal senada juga disampaikan oleh Septria Minda Eka Putra, S. Yang ramai aturan untuk ASN wanita. Peraturan Kepolisian Negara Nomor 6 Tahun 2018. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 1974. 10 Tahun 1983 jo. Pada mata pelajaran OTK Kepegawaian terdapat 19 kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik yang terbagi ke dalam 2 (dua) kelas yaitu kelas XI dan XII. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah. Pegawai Negeri Sipil yang hendak melangsungkan perkawinan wajib mengirimkan laporan. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 5 Tahun 2014. Dasar Hukum Peraturan Pernikahan PNS. Lalu, menurut peraturan-peraturan tersebut, bolehkah PNS nikah siri?. peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama. Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi. 10. 14 Tahun 2023. j. 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. peraturan kepala kepolisian negara republik indonesia nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa kepala kepolisian negara republik indonesia, menimbang : a. . Izin Perkawinan dan Perceraian. D. Melihat permasalahan di atas, perlu kiranya membuat perubahan dan melengkapi kekurangan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. pegawai negeri sipil pusat dan pegawai negeri sipil daerah. Bagi pegawai negeri pada Polri pria yang kawin dengan WNA wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan bagi Polwan dan PNS wanita bersedia berhenti dari dinas aktif.